Jumat siang, usai melaksanakan sholat jumat saya bergegas ke kantor. Teriknya matahari di bulan ramadhan ini mengurungkan niatku mengendarai sepeda motor yang belum genap dua bulan kumiliki, lalu kuputuskan mengendarai mobil sambil mendengar alunan musik hingga mengantarku ke tujuan. Setibanya di kantor seorang kawan yang sehari-harinya bertugas ganda, yakni security dan office boy tiba-tiba saja berinisiatif mengisi kekosongan menanti waktu berbuka puasa dengan bermain gaple (domi).
Bermain dua putaran ternyata menarik perhatian pimpinanku yang dengan gaya khasnya merebut kartu yang sudah tersusun rapi di telapak tangan kiriku sembari memancing suasana menjadi sedikit bingar dengan tawa teman-teman sekantor. Tak lama kemudian saya beranjak dari sofa panjang yang tak lagi nyaman menjadi tempat duduk, kemudian mendekat kepada seorang kawan yang selama ini kami kenal sangat menjunjung idealismenya sebagai seorang jurnalis. Sambil mendekatkan ponsel ditelinganya, ia lalu menuturkan sebuah kalimat yang tiba-tiba saja membuatku kaget disertai rasa penasaran dan tanda tanya besar dalam benakku, yaitu isu dugaan praktek korupsi di internal Perusahaan daerah Air Minum Kota Makassar yang melibatkan beberapa kawan seprofesiku.
Astagfirullah! Rupanya isu tersebut berdasarkan info dan data temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang beranak-berantai hingga menyebar ke telinga teman-teman jurnalis di Kota Anging Mammiri. Spontan saja isu tersebut mengundang reaksi berbagai kalangan, bahkan menjadi moment penting bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memojokkan profesi jurnalistik dan sarana telorisasi perpecahan bagi komunitas jurnalis yang lumayan solid dibandingkan komunitas jurnalis di beberapa kota besar lainnya di Indonesia.
Tak hanya itu, isu keterlibatan pencurian uang negara itu telah mengarah ke sejumlah nama teman-teman jurnalis televisi swasta nasional yang notabene tercatat sebagai anggota dalam organisasi profesi jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalistik Independen) yang beberapa kurun waktu terakhir sangat pro aktif mengkampanyekan wartawan “anti amplop” atau imbalan lainnya dalam setiap peliputan berita.
Tak dapat dupingkiri tahun 2005 lalu terdapat dugaan korupsi di lingkungan PDAM Kota Makassar yang berujung pada penggantian pejabat direksi yang diringan perubahan sistem secara besar-besaran di internal perusahaan daerah yang tergolong vital dalam menghabiskan APBD Kota Makassar. Lengsernya Ridwansyah Musagani yang digantikan dengan Tajuddin Noor ternyata bukan penutup dari skandal korupsi tersebut, malah setelah hampir dua tahun tak tergubris mendadak mencuat dan menjadi wacana yang lebih hangat dari kasus suap terhadap salah seorang anggota Komisi Yudisial yang beberapa hari ini memenangkan ruang utama pemberitaan media cetak dan elektronik di tanah air.
Bermain dua putaran ternyata menarik perhatian pimpinanku yang dengan gaya khasnya merebut kartu yang sudah tersusun rapi di telapak tangan kiriku sembari memancing suasana menjadi sedikit bingar dengan tawa teman-teman sekantor. Tak lama kemudian saya beranjak dari sofa panjang yang tak lagi nyaman menjadi tempat duduk, kemudian mendekat kepada seorang kawan yang selama ini kami kenal sangat menjunjung idealismenya sebagai seorang jurnalis. Sambil mendekatkan ponsel ditelinganya, ia lalu menuturkan sebuah kalimat yang tiba-tiba saja membuatku kaget disertai rasa penasaran dan tanda tanya besar dalam benakku, yaitu isu dugaan praktek korupsi di internal Perusahaan daerah Air Minum Kota Makassar yang melibatkan beberapa kawan seprofesiku.
Astagfirullah! Rupanya isu tersebut berdasarkan info dan data temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang beranak-berantai hingga menyebar ke telinga teman-teman jurnalis di Kota Anging Mammiri. Spontan saja isu tersebut mengundang reaksi berbagai kalangan, bahkan menjadi moment penting bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memojokkan profesi jurnalistik dan sarana telorisasi perpecahan bagi komunitas jurnalis yang lumayan solid dibandingkan komunitas jurnalis di beberapa kota besar lainnya di Indonesia.
Tak hanya itu, isu keterlibatan pencurian uang negara itu telah mengarah ke sejumlah nama teman-teman jurnalis televisi swasta nasional yang notabene tercatat sebagai anggota dalam organisasi profesi jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalistik Independen) yang beberapa kurun waktu terakhir sangat pro aktif mengkampanyekan wartawan “anti amplop” atau imbalan lainnya dalam setiap peliputan berita.
Tak dapat dupingkiri tahun 2005 lalu terdapat dugaan korupsi di lingkungan PDAM Kota Makassar yang berujung pada penggantian pejabat direksi yang diringan perubahan sistem secara besar-besaran di internal perusahaan daerah yang tergolong vital dalam menghabiskan APBD Kota Makassar. Lengsernya Ridwansyah Musagani yang digantikan dengan Tajuddin Noor ternyata bukan penutup dari skandal korupsi tersebut, malah setelah hampir dua tahun tak tergubris mendadak mencuat dan menjadi wacana yang lebih hangat dari kasus suap terhadap salah seorang anggota Komisi Yudisial yang beberapa hari ini memenangkan ruang utama pemberitaan media cetak dan elektronik di tanah air.